fasilitas

2022 - WBC Edisi 09-2022 : TANTANGAN DAN PELUAG KAWASAN BEBAS BATAM

WBC Edisi 09-2022 : TANTANGAN DAN PELUAG KAWASAN BEBAS BATAM

Kategori: 
MAJALAH

2022 - TEMU WICARA DAN PUBLIC HEARING NGOBROL FASILITAS

TEMU WICARA DAN PUBLIC HEARING NGOBROL FASILITAS

PUBLIK HEARING PENCABUTAN PMK 31/2020

Kategori: 
FASILITAS

2022 - Sosialisasi Portal KITE 2022

Sosialisasi Portal KITE 2022

Kategori: 
FASILITAS

2021 - KAWASAN EKONOMI KHUSUS (UNTUK INTERNAL)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Dasar Hukum :

Kategori: 
FASILITAS

2021 - PROFIL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

  1. KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG
  2. KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG
  3. KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
  4. KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU
  5. KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG
  6. KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI
  7. KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API
  8. KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA
  9. KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN
  10. KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG
  11. KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG
  12. KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
  13. KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG
Kategori: 
FASILITAS

2021 - SOSIALISASI MITA DAN AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

Authorized Economic Operator

REPUTABLE TRADERS
Perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi atas peraturan kepabeanan.

Tujuan :
Terciptanya keamanan terhadap rantai pasok barang secara global

Kategori: 
FASILITAS

2021 - SOSIALISASI MITRA UTAMA KEPABEANAN (MITA)

Mitra Utama : “Importir dan/atau eksportir yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan  pelayanan khusus di bidang kepabeanan dan/atau cukai”

Dasar Hukum
* PMK 229/PMK.04/2015 tentang MITA Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan PMK-211/PMK.04/2016
* PERDIRJEN BC nomor PER-11/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan MITA Kepabeanan

Kategori: 
FASILITAS

2021 - PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN

PMK NOMOR 64/PMK.04/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 58/PMK.04/2017 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN

Kategori: 
CUKAI

2021 - PMK 68/PMK.010/2021 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

  1. Latar Belakang, Dasar Hukum, Ketentuan BMDTP
  2. Daftar Sektor dan Pagu Anggaran Asal Barang, Pemohon SKMK, Pemberitahu PPI
  3. Alur Permohonan Penerbitan SKMK
  4. Pemberitahuan Pabean
  5. Administrasi & Pertanggungjawaban BMDTP
  6. Monitoring dan Evaluasi
  7. Ketentuan Lain-lain & Ketentuan Peralihan
  8. Sinergi DJBC
Kategori: 
FASILITAS

2021 - SOSIALISASI PMK NOMOR 34/PMK.04/2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG DARI DAN KE KAWASAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB)

SOSIALISASI PMK NOMOR 34/PMK.04/2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG DARI DAN KE KAWASAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB)

1. Latar Belakang
2. Sistematika PMK 47/2012 dan PMK 34/2021
3. Pokok Pengaturan
4. Dampak yang Diharapkan

Kategori: 
FASILITAS

Pages