KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI:

Orang dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai:

1. Tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
2. Selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
3. pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
4. pengenaan bea keluar.

OBJEK KEBERATAN:

Penetapan yang dapat diajukan keberatan antara lain berupa:

1. Tarif dan/atau NP utk hitung BM yg kurang bayar, antara lain:
   • Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)
   • Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas impor brg Kiriman
   • Surat Penetapan Pabean (SPP, misalnya: terkait Ps 82 (5) UU Kepabeanan > 30hr)
2. Selain tarif dan/atau NP utk hitung BM, antara lain:
   • SPP (misalnya: terkait fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan)
   • Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL)
3. Pengenaan Sanksi Administrasi denda berupa:
   • Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)
4. Pengenaan Bea Keluar Berupa:
   • Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)
5. Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda yaitu:
   • Surat Tagihan Di Bidang Cukai (STCK-1)

PENGAJUAN KEBERATAN :

1. Diajukan Secara Tertulis Kepada Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Sesuai Format Dalam Lampiran A PMK 51/PMK.04/2017
   • Melalui KPUBC / KPPBC atas :
     • Penetapan Pejabat Bea Cukai di KPPBC/ KPUBC
     • Penetapan Pejabat Bea Cukai di KWBC
     • Penetapan Pejabat Bea Cukai di KPPBC/ KPUBC atas hasil audit
   • Melalui Pejabat Bea Cukai yang menerbitkan penetapan atas penetapan yang diterbitkan selain KPUBC/ KPPBC dan tidak mengakibatkan tagihan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan/atau Denda
2. Diajukan Oleh Orang Yang Berhak
   • Orang Pribadi
   • Orang yang Namanya Tercantum dalam Akta Perusahaan (Pengurus), dalam hal diajukan oleh badan hukum
   • Orang yg Diberi Kuasa oleh Orang sebagaimana dimaksud di atas
3. Pengajuan Keberatan Dilampiri :
   • Fotokopi BPJ atau bukti pelunasan atau surat pernyataan (dalam hal pengajuan keberatan tanpa menyerahkan jaminan)
   • Fotokopi Penetapan Pejabat (SPTNP/SPSA/SPP/SPPBMCP BK/SPBL/SPPBK/STCK-1 atau penetapan lainnya)
   • Data dan/atau Bukti yang mendukung Alasan Pengajuan Keberatan
4. Menyerahkan Jaminan Sebesar Tagihan