1. Alur Proses TPT Secara Umum
2. Kebijakan Tarif Indonesia dalam Mendukung Harmonisasi Tarif Industri
3. Kinerja Industri TPT

(Kementerian Perindustrian RI )

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NO. 142/PMK.010/2021 : TAHAPAN PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN IMPOR BARANG PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN DAN EVALUASI PENGENAANNYA

(KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA)

1. GAMBARAN EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL
2. KONDISI INDUSTRI TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL
3. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TERKAIT INDUSTRI TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL
4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 142/PMK.010/2020 TENTANG PENGENAAN BMTP ATAS IMPOR PRODUK PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN
5. ANALISIS DAMPAK

1. UMKM Indonesia
2. Program Pemerintah Untuk Mendukung UMKM
3. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM
4. Pusat Logistik Berikat IKM
5. Pusat Logistik Berikat E-Commerce
6. Klinik Ekspor

Makro Ekonomi Jawa Timur
Eskpor Jawa Timur
Program dan Kegiatan Peningkatan Ekspor Jawa Timur
Prosedur Ekspor

Catatan: Periode data adalah data yang ada pada saat pembuatan materi.

PMK mengatur Ketentuan Asal Barang sesuai dengan ketentuan yang diatur di masing-masing FTA yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Tarif Preferensi.

1. Origin Criteria : Kriteria dalam produksi barang (Wholly Obtained, Produced Exclusively, dan/atau Not-Wholly Obtained
2. Consignment Criteria : Ketentuan pengiriman dan persyaratan dokumen pengiriman
3. Procedural Provisions : Ketentuan administrasi SKA

PMK mengatur Ketentuan Asal Barang yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Tarif Preferensi, meliputi:

1. Kriteria dalam produksi barang (Wholly Obtained, Produced Exclusively, atau Not-Wholly Obtained
2. Ketentuan pengiriman dan persyaratan dokumen pengiriman
3. Ketentuan administrasi SKA

PMK saat materi Ini dibuat :

• PMK 229/PMK.04/2017 dan PMK perubahannya (10 Skema FTA)
• PMK 80/PMK.04/2020 (ASEAN – Hong Kong FTA)
• PMK 82/PMK.04/2020 (Indonesia – Australia CEPA)

Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

• PMK. No. 145/PMK.04/2007 s.t.d.d. PMK No. 21/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
• Perdirjen Bea dan Cukai No. 32/BC/2014 s.t.d.d. Perdirjen BC No. 7/BC/201 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-07/BC/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-21/BC/2018 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

1. BC 3.0 : Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
2. BC 3.2 : Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Luar Daerah Pabean
3. BC 3.4 : Pemberitahuan Pembawaan Barang untuk Dibawa Kembali

Sosialisasi :

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-03/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengenaan, Pemungutan, Dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam