Secara umum kondisi aktivitas ekonomi di daerah pada periode 17 April-29 Mei 2022 diindikasikan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tren peningkatan mobilitas kecuali pada pusat transportasi umum sebagai akibat penurunan pasca mudik Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan, tren mobilitas taman terbuka masih ramai ditambah adanya pengumuman Presiden bahwa telah diperbolehkan tidak memakai masker di ruang terbuka.

Adapun, pada bulan Mei 2022, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,4 % karena meningkatnya harga indeks kelompok pengeluaran seperti makanan, minuman, dan tembakau. Di sisi lain terjadi penurunan NTP secara nasional sebesar 2,81%. Penurunan ini terjadi di 29 provinsi.

Kinerja Fiskal Daerah dari segi APBD secara kumulatif, realisasi pendapatan daerah pada Mei 2022 mengalami penurunan 24,4% YoY. Transfer Ke Daerah (TKD) memberikan pengaruh penurunan pendapatan yang paling signifikan yakni 9,6% YoY. Hal ini utamanya disebabkan pada tahun 2021 terdapat kebijakan percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2020. Sementara itu, kontraksi kinerja realisasi PAD juga memberikan sumbangan penurunan pendapatan daerah sebesar 3.5% YoY. Pada sisi belanja, terjadi penurunan realisasi belanja sebesar 19,4% dan kontraksi hampir merata terjadi di seluruh wilayah. Adapun penurunan belanja pegawai memberikan sumbangan tertinggi pada penurunan belanja daerah YoY.

Kinerja Daerah yang menjadi fokus pada edisi kali ini adalah terkait pengendalian inflasi. Inflasi secara signifikan berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Upaya pengendalian inflasi dilakukan secara terkoordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi di tingkat Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID).

Inovasi Daerah yang menjadi topik pada edisi kali ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemantauan Inflasi Daerah Kota Magelang. Sementara Kabar Daerah yang diulas adalah mengenai terjadinya inflasi yang melanda banyak daerah di Indonesia.

Pada tajuk Editorial, dijabarkan mengenai konsepsi pengendalian inflasi dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang saling terkoordinasi.

Kajian Pilihan membahas mengenai hubungan infrastruktur daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi di daerah. Salah satu kesimpulan yang diambil dari kajian ini adalah daerah yang infrastrukturnya sudah baik cenderung memiliki tingkat IKK yang lebih rendah dan sebaliknya.